Pemerintah menetapkan kebijakan Pemberlakukan Pengendalian Aktivitas Masyarakat (PPKM) Darurat di tiap-tiap daerah-daerah. Dalam upaya berpartisipasi dalam sistem kerja kebijakan percepatan penanganan Covid-19 hal yang demikian.Indonesia masuk dalam tahap krisis, dalam data terakhir jumlah trinfeksi mencapai 54.517 dengan jumlah total mencapai 2.670.046.Dan Kasus harian ini menjadi yang tertinggi selama pandemi Covid-19 ini menjadi salah satu negara dengan penularan tertinggi di dunia, serta belum tampak penurunan. Tentu hal ini berimplikasi ke banyak hal.

Menanggapi peningkatan penularan slot gacor hari ini Covid-19 ini, pemerintah membuat tata tertib PPKM darurat yang di buat sejak 3 Juli 2021. Peraturan ini bertujuan meminimalisasi penyebaran virus Covid-19 ini yang menanjak tiap-tiap-tiap-tiap harinya.Salah satu yang menjadi perhatian merupakan mengurangi mobilitas masyrakat dan penutupan tempat usaha non esensial. Pengurangan mobilitas masyarakat dialamatkan agar masyrakat tetap di rumah hingga terciptanya penurunan tingkat penuluran Covid-19 ini. Walaupun belum ada yang dapat menetapkan kapan terjadinya.

Susah PPKM Darurat merupakan implementasi di lapangan. Masyarakat yang sudah 16 bulan merasakan dampak Covid-19 dan mengalami penurunan pendapatan, malah ada karyawan yang dipecat atau pengusaha yang gulung tikar, mulai mencoba bertahan hidup.Mereka sulit mau untung, yang diharapkan hanya makan untuk hari ini, entah esok hari. Kemudian, penutupan tempat usaha. Kalau dikhawatirkan akan terjadi gesekan di lapangan saat penertiban dijalankan. Sebab ini dapat terjadi karena pemilik usaha sudah berbulan-bulan omzetnya turun sementara dari pemerintah tidak ada bantuan riil terhadap mereka.

Kebijakan pemerintah yang mutakhir yakni PPKM Darurat ini terkesan dilematis, mengapa demikian, sebab jika tujuannya berkeinginan menuntaskan virus Covid-19 maka secara tegas harusnya yang dijalankan merupakan Kekarantinaan Kesehatan dengan memblokir pintu masuk-keluar antar kota. Sebab ini secara konsep maupun teknis sudah dibatasi secara dalam UU nomor 6 tahun 2018 pasal (1) tentang : Kekarantinaan Kesehatan merupakan upaya mencegah dan menangkal ke luar atau masuknya penyakit dan/atau elemen risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Lantas pengurangan mobilitas masyrakat ini yang dialamatkan agar masyarakat tetap di rumah atau lowkdon hingga penularan virus covid-19 ini menurun atau berkurang maka tiap-tiap pemerintah daerah atau pusat sepatutnya mengambil tindakan atau keputusan secara tegasnya untuk dijalankan kekerantinaan kesehatan slot888 seprti apa yang dibatasi di dalam UU nomor 6 tahun 2018 pasal (8) tentang : tiap-tiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari selama karantina.

Jadi Peningkatan penularan covid-19 ini sampai detik ini Indonesia masuk dalam tahap krisis, dan di dalam data terakhir jumlah trinfeksi mencapai 54.517 dengan jumlah total mencapai 2.670.046 dan kasus harian ini menjadi yang tertinggi selama covid-19 ini sebenarnya hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau pusat. seperti apa yang tercantum dalam UU nomor 36 tahun 2009 pasal (19) tentang pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala format upaya kesehatan yang berkualitas, aman, efisien dan relatif murah.

Sedangkan PPKM yang di berlakukan di tiap-tiap daerah-daerah sungguh-sungguh tidak pas target dan sungguh-sungguh tidak esensial, karna untuk mengurangi penularan virus covid-19 ini perlu untuk melakukan peraturan perundangan-udangan kekerantinaan kesehatan untuk mengurangi penularan virus covid-19 itu maka pemerintah sepatutnya kapabel untuk mengemplimentasikan kekerantinaan kesehatan ini untuk mengurangi dan mencegah virus covid-19 ini.

pengontrolan kegiatan masyarakat (PPKM), Belum tampak efek konkretnya berupa angka penularan virus covid-19 ini. Keputusan ini menjadi pertanyaan karena di undang-undang nomor 6 tahun 2018, sudah dibatasi bahwasanya pandemi bisa di tangani dengan karantina wilayah atau dikenal dengan lockdown. mengapa pemerintah tak memakai kebijakan hal yang demikian, untuk melakukan slot demo wild west gold lockdown di tiap-tiap-tiap-tiap-tiap-tiap daerah untuk mencegah atau meminimalisasi penularan virus covid 19.

pemberlakuan pengontrolan kegiatan masyarakat (PPKM) belum tampak efek konkretnya sebab angka nilai penularan virus covid-19 ini masih tetap sama aja. jika pemerintah serius dalam menangani penularan virus covid-19 sepatutnya pemerintah memakai karantina wilayah bukan PPKM.